Wakil Bupati Kepulauan Seribu Dukung Pengawasan Ruang Laut


Kategori : Pemerintahan | Reporter : Petrus Ardianto | Editor : Petrus Ardianto | 15 Sep 2021 | Dilihat : 15


...

Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Muh Fadjar Churniawan mendukung pengawasan ruang laut, yang ada di wilayah Kepulauan Seribu.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Muh Fadjar Churniawan saat membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu Selatan, Rabu (15/09/2021).

“Pertemuan ini kami harapkan ada suatu titik temu dalam pengelolaan ruang laut, mungkin khususnya di Kepulauan Seribu,ada beberapa permasalahan yang kami temukan di lapangan misalnya pengawasan terumbu karang, pengawasan zonasi penangkapan ikan, semoga pertemuan ini dapat menambahkan wawasan laut kita semua, karena kita sepakat laut merupakan masadepan bagi bangsa Indoensia,” kata Fadjar.

Fadjar menilai, kondisi Provinsi DKI Jakarta yang belum memiliki Perda tentang Rencana Zonasi Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K), ditambah adanya UUD Cipta Kerja di mana peraturan zonasi darat dan zonasi laut harus terintegrasi, akan menambah waktu dalam penyelesesaian rancangan peraturan tersebut.

“Kendala utama dalam penyelsesaian rancangan zonasi laut ini adalah belum clear and cleannya kedudukan Taman Nasional di Kepulauan Seribu oleh Pemprov DKI Jakarta. Otomatis ada dualisme pengelolaan laut yang ada di Kepulauan Seribu. Dualisme ini harus segera diselesaikan sehingga pengembangan laut di Kepulauan Seribu lebih jelas, karena kami adalah pemerintah daerah yang selalu berhadapan dengan aplikasi peraturan tersebut,” tambahnya.

Tercatat Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan membahas tentang Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Ruang Laut

Menurut Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan DJPSDKP-KKP Drs. Halid K. Jusuf, MPA , melalui pertemuan ini akan melahirkan inspirasi untuk diperbuat dari sisi kelautan, terlebih Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki perhatian tehadap ruang laut.

“Kehadiran UUD Cipta Kerja memberikan peluan besar kepada investasi dalam dan luar negeri mengembangkan usahanya di wilayah pesisir. Kami juga saat ini sedang menginventarisir seluruh pelaku yang memanfaatkan ruang laut. Dan kami berharap kepada para pelaku usaha mematuhi aturan main dalam berinvestasi,” tambahnya.


Berita Terbaru