Tidung

Sekretaris Kebupaten (Sekab) Kepulauan Seribu, Ismer Harahap mengatakan sebanyak 42 pegawai negeri sipil (PNS) kecamatan dan kelurahan akan direkrut menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Untuk PNS sekretariat PPK di 2 kecamatan sebanyak 6 orang dan PPS per kelurahan masing-masing 6 orang totalnya 36,” ungkap Ismer Harahap, Selasa (21/06/2016).

Ia menambahkan, kalau masih kurang kita akan tambah dari PTSP dan SKPD terkait juga kita bisa ambil. Mereka dipekerjakan diberikan tugas tambahan disamping tugas pokoknya sebagai pegawai kelurahan dan kecamatan kita berikan tambahan di sekretariat di PPK dan PPS.

“Tidak ada tambahan gaji. Tetap menerima gaji PNS dan tunjangan TKD, siapa pun PNS yang ditugaskan di KPU itu sudah jelas koridornya pak Gubernur tidak boleh menerima honor karena sudah masuk hitungan TKD tambahan di kinerja,” tandasnya.

Ismer meminta, pengrekrutan PPK dan PPS yang dimulai tanggal 21-27 Juni 2016 di Kepulauan Seribu harus transparan, objektif dan independen harus di uji kompetensinya.
 
Sementara itu, Ketua KPU Kepulauan Seribu, Surmano mengatakan, sesuai dengan Undang Undang untuk sekretaris dan 2 orang staff diambil dari unsur PNS kecamatan. Masukan dari Camat bahwa untuk sekretaris PPK itu diambil Sekretaris Kecamatan (Sekcam) begitupun di tingkat kelurahan.

“Yang jelas itu kalau dari sekretariatan PNS, membantu tugas-tugas PPK dan PPS tapi tidak menerima honor karena mereka sudah cukup dengan TKD,” ungkapnya.

Sumarno menambahkan, ini yang membedakan pilkada tahun ini dan pilkada sebelumnya walaupun honornya kecil tapi ada honor buat sekretariat kalau sekarang tidak boleh lagi mereka menerima honor meskipun statusnya sudah di Bawah Kendali Operasi (BKO).
   
“Untuk gaji anggota PPK non PNS itu dibawa 2 juta dan PPS dibawa 1 juta perbulannya dan sekretariat tidak ada atau free,” tandasnya.   

Reporter : Ahmad Zarkasih
Editor      : Zaini Miftah