Tidung

Bupati Kepulauan Seribu, Budi Utomo memberikan kuliah umum kepada 55 mahasiswa Universitas Nasional (UNAS) yang melakukan penelitian terkait administrasi negara di Ruang Pola Kantor Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.

Dalam kuliah umum tersebut, Ia menjelaskan terkait perbedaan-perbedaan prinsip antara Kabupaten dengan Walikota dan kewenangan dalam membuat regulasi.

"Mahasiswa UNAS ingin tahu kenapa di Provinsi DKI Jakarta ada yang namanya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu? Apa sih perbedaannya, dengan Kabupaten yang lain dan Walikota," katanya, Selasa (22/11/2016).

Budi menyampaikan, perbedaan-perbedaan prinsip itu, pertama Kabupaten Adminitrasi Kepulauan Seribu bukan otonom. Namanya Kabupaten Administrasi beda dengan Kabupaten yang lain.
 
"Tidak punya otonom karena di DKI Jakarta otonominya tingkat I. Sehingga tidak ada yang namanya DPRD tingkat II, Kabupaten itu tidak ada," terangnya.

Konsekuensinya, Bupati itu tidak punya kewenangan membuat regulasi, kebijakan yang sifatnya peraturan daerah khusunya maupun peraturan Bupati. Semua itu harus menginduk kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang otonomi tingkat I.

Kemudian, tambah Budi, perbedaannya apa dengan Walikota, Kabupaten Kepulauan Seribu 99 persen wilayahnya laut. Kalau Walikota semuanya darat, sehingga wilayah kerjanya berbeda dan tantangannya juga berbeda.


"Mereka sedang melakukan penelitian kebijakan, apa sih kebijakan yang dilakukan Kabupaten terakit dengan meningkatkan pariwisata dan nelayan," tandasnya.

Reporter : Saeful Bahri
Editor     : Zaini Miftah