Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Bulan Juli Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Kabupaten, Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu Utara, Rabu (08/07/2026).
Rakorwil yang diinisiasi Inspektorat Pembantu Kabupaten Kepulauan Seribu, mengambil tema ‘Penguatan Komitmen Integritas Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Transparan melalui Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi’.
Kegiatan ini dihadiri Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan,Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Sofyan Antonius, Inspektur Pembantu Kabupaten (Irbankab) Kepulauan Seribu, Romadona Dwi Suhardhana, jajaran perangkat daerah, kecamatan, kelurahan dan lainnya.
Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan menilai, Rakorwil menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi terhadap berbagai persoalan strategis yang dihadapi wilayah kepulauan.
"Melalui rapat koordinasi ini kita bisa bersama-sama mendapatkan solusi terbaik dari kendala dan kebutuhan masyarakat Kepulauan Seribu," ujarnya.
Fadjar menjelaskan, kebutuhan air bersih masih menjadi tantangan utama di Kepulauan Seribu. Keberadaan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga.
"SWRO sangat dibutuhkan di Kepulauan Seribu. Selama ini kita mengandalkan dukungan Sudin SDA dan PAM Jaya, namun kapasitasnya tentu terbatas. Sementara pemanfaatan air tanah juga memiliki berbagai pembatasan sehingga diperlukan solusi yang berkelanjutan," katanya.
Selain air bersih, Fadjar juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah, yang telah menjadi perhatian Gubernur DKI Jakarta, agar sampah dari Kepulauan Seribu tidak lagi seluruhnya dibawa ke daratan Jakarta.
"Gerakan masyarakat melalui kecamatan dan kelurahan sudah berjalan cukup baik. Namun, penguatan infrastruktur pengelolaan sampah masih diperlukan agar target pengurangan pengiriman sampah ke daratan dapat tercapai secara optimal," ungkapnya.
Di sektor kesehatan, Fadjar menilai peningkatan layanan kesehatan menjadi kebutuhan mendesak mengingat kondisi geografis Kepulauan Seribu yang terpisah oleh lautan.
"Karakteristik wilayah kepulauan membuat pelayanan kesehatan harus mendapatkan perhatian khusus. Kami berharap fasilitas dan peralatan kesehatan terus ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal," ujarnya.
Fadjar juga menyinggung kebutuhan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) guna mendukung aktivitas nelayan, pelaku usaha pariwisata, serta transportasi laut antar pulau.
"SPBN masih menjadi kebutuhan vital masyarakat Kepulauan Seribu. Kami terus berupaya mendorong hadirnya layanan distribusi bahan bakar yang lebih dekat dan mudah dijangkau oleh nelayan maupun pelaku usaha," katanya.
Menurutnya, kebutuhan energi juga menjadi perhatian, khususnya di Pulau Sabira yang lokasinya paling utara dan berdekatan dengan wilayah Lampung.
"Selain pasokan listrik, pemanfaatan energi baru terbarukan seperti PLTS juga perlu terus didorong untuk mendukung ketahanan energi di pulau-pulau terluar," tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Fadjar menegaskan bahwa pengawasan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Pengawasan bukanlah tembok penghambat, melainkan kompas penunjuk arah agar langkah pembangunan tidak tersesat," tandasnya.
Sementara itu, Irbankab Kepulauan Seribu, Romadona Dwi Suhardhana, mengatakan, penerapan SPIP Terintegrasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kepulauan Seribu.