Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan bersama Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Yuke Yurike melakukan peninjauan realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 serta melihat kondisi Tempat Pemakaman Umum (TPU) di wilayah Kepulauan Seribu.
Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan mengatakan, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, berbagai program pembangunan di Kepulauan Seribu tetap menjadi perhatian dan terus didorong agar dapat berjalan optimal.
"Kami terus mendorong seluruh program pembangunan yang sudah direncanakan. Meski adanya efisiensi anggaran, kebutuhan masyarakat Kepulauan Seribu tetap menjadi prioritas yang harus diperjuangkan bersama," ujar Fadjar, Senin (13/07/2026) di Pulau Pramuka.
Menurutnya, salah satu kebutuhan mendesak yang perlu mendapat perhatian adalah ketersediaan lahan pemakaman. Ia menjelaskan, banyak warga asli Kepulauan Seribu yang telah lama bermukim di daratan Jakarta, namun tetap ingin dimakamkan di kampung halamannya saat wafat.
"Karena itu pemerintah bersama legislatif perlu menyiapkan fasilitas pemakaman yang memadai. Kehadiran TPU yang representatif sangat dibutuhkan masyarakat," katanya.
Fadjar menambahkan, selain persoalan TPU, Kepulauan Seribu juga masih membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur, khususnya di Pulau Panggang yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi.
"Pulau Panggang memiliki luas sekitar sembilan hektare dengan jumlah penduduk sekitar 6.500 jiwa. Salah satu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian adalah pembangunan jalan lingkar yang juga berfungsi sebagai tanggul penahan rob. Saat ini rob bisa berlangsung lebih lama dibandingkan sebelumnya," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Yuke Yurike menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendukung pembangunan di Kepulauan Seribu.
"Kami ingin memastikan Kepulauan Seribu mendapatkan perhatian yang sama dengan wilayah lain di DKI Jakarta. Potensi yang dimiliki sangat besar sehingga perlu didukung melalui pembangunan dan percepatan program yang berdampak langsung bagi masyarakat," ujarnya.
Yuke mengatakan, kebutuhan lahan TPU menjadi salah satu persoalan yang harus segera dicari solusinya. Menurutnya, Komisi D DPRD DKI Jakarta siap menerima berbagai usulan dan masukan dari pemerintah daerah maupun masyarakat untuk diperjuangkan dalam pembahasan anggaran dan program pembangunan.
"Kami terbuka terhadap berbagai kebutuhan yang ada di Kepulauan Seribu. Silakan disampaikan dan dikomunikasikan agar dapat kita dorong bersama. Kami ingin Kepulauan Seribu menjadi masa depan Jakarta dengan pembangunan yang lebih baik dan merata," tandasnya.
Peninjauan tersebut turut dihadiri jajaran Kabupaten Kepulauan Seribu, perwakilan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, camat, lurah, serta anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta.