Kabupaten Kepulauan Seribu terus berupaya mencari solusi terkait distribusi BBM bersubsidi bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha pariwisata.
Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan saat mendampingi kunjungan kerja Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Yuke Yurike berserta rombongan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
"Harga BBM subsidi dari Pertamina sebenarnya telah ditetapkan, namun biaya distribusi ke wilayah kepulauan masih menjadi tantangan tersendiri. Kami sudah menyampaikan usulan kepada BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga agar distribusi BBM ke Kepulauan Seribu dapat berjalan lebih optimal. Harapannya masyarakat tetap bisa mendapatkan BBM dengan harga yang sama, yakni Rp6.800 per liter," ujar Fadjar di Pulau Panggang, Senin (13/07/2026).
Ia menjelaskan, tingginya kebutuhan BBM beberapa waktu lalu, terutama saat musim liburan sekolah, menyebabkan peningkatan permintaan dari sektor pariwisata dan nelayan.
"Dua minggu terakhir kebutuhan cukup tinggi sehingga terjadi peningkatan permintaan. Kami berharap setelah masa liburan berakhir, kondisi pasokan dapat kembali normal," kata Fadjar.
Selain BBM, persoalan air bersih juga menjadi perhatian warga. Salah seorang perwakilan masyarakat, Yusuf (62) warga RW 02 Pulau Panggang, menyampaikan kondisi instalasi pengolahan air yang kerap mengalami gangguan akibat kualitas air baku yang keruh, terutama saat cuaca buruk dan gelombang tinggi.
"Kami juga berharap adanya perbaikan untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL-red), karena beberapa kali mengalami luapan dan memerlukan penanganan rutin oleh petugas di lapangan," tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Yuke Yurike mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti sejumlah persoalan yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat Kepulauan Seribu.
"Terkait air baku dan air bersih akan kami sampaikan kepada PAM Jaya. Kami juga meminta agar perencanaan pembangunan yang sudah disusun dapat terus dikawal sehingga masyarakat mengetahui program-program yang akan dilaksanakan dan dapat memberikan masukan," ujar Yuke.
Ia menambahkan, di tengah keterbatasan fiskal saat ini, seluruh kebutuhan pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan sehingga perlu penentuan skala prioritas.
"Semua kebutuhan penting, mulai dari jalan lingkar, kolam labuh, air bersih hingga pengelolaan air limbah. Namun dengan keterbatasan anggaran, pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap sesuai prioritas yang telah disusun," katanya.
Menurut Yuke, berdasarkan hasil pembahasan dan masukan yang diterima, penyediaan air bersih serta pembangunan jalan lingkar menjadi dua program yang perlu mendapatkan perhatian utama dalam perencanaan pembangunan Kepulauan Seribu ke depan.
"Kami akan terus mengawal kebutuhan masyarakat Kepulauan Seribu agar dapat masuk dalam prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," tandasnya.