DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu fokus menyelesaikan kendala air bersih yang ada di Pulau Kelapa dan Pulau Panggang, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Hal itu dibahas dalam kegiatan kunjungan kerja dan rapat DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang dilakukan di Ruang Pola Kantor Lurah Pulau Kelapa, Senin (21/09/2026).
Dalam kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Wibi Andrino, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, H. Muhammad Idris, Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan, Sudin SDA Kepulauan Seribu, PAM JAYA, Kecamatan dan Kelurahan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mengatakan, kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk mencari solusi melalui sinergi antara kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kebutuhan air bersih, sekaligus evaluasi dan optimalisasi fasilitas Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO).
“Kegiatan hari ini untuk mencarikan solusi di mana semuanya bergerak dari kabupaten, kecamatan dan kelurahan serta OPD terkait. Selain itu, kita juga menyempatkan monitoring jalan yang rusak di Pulau Kelapa,” ujar Wibi.
Ia juga menekankan pentingnya pemenuhan air bersih sebagai hak dasar masyarakat serta perlunya intervensi langsung pemerintah dalam menangani persoalan tersebut.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan, menyambut baik kunjungan jajaran DPRD DKI Jakarta dan menilai kolaborasi lintas sektor penting untuk menghasilkan solusi jangka pendek maupun jangka panjang.
Dalam rapat, Fadjar mendorong adanya skema kompensasi biaya angkut atau transportasi dari PAM JAYA untuk menekan harga air yang dibayarkan masyarakat.
“Kita perlu mencari solusi bersama, termasuk mendorong adanya kompensasi ongkos angkut agar harga air di tingkat warga dapat ditekan,” ujar Fadjar.
Fadjar mengaku, Kabupaten Kepulauan Seribu membuka komunikasi dengan pihak swasta dan BUMD, seperti PHE OSES dan Patra Jasa, yang berpotensi menyuplai air bersih. Penyediaan armada pengangkut air diusulkan menjadi dukungan pemerintah daerah atau kabupaten.
Menanggapi hal ini, Kasudin SDA Kepulauan Seribu, Frans Agustinus Siahaan, menyampaikan sejumlah perkembangan pembangunan fasilitas pengolahan air bersih di wilayah Kepulauan Seribu.
“Peningkatan kapasitas BWRO Pulau Kelapa sebesar 2.500 liter per jam sedang berjalan dan ditargetkan mulai dirasakan manfaatnya pada awal Desember 2026,” jelas Frans.
Selain itu, pembangunan SWRO di SPALD Pulau Kelapa Zona 1, 2, 3, dan 4, masing-masing berkapasitas 500 liter per jam, ditargetkan selesai pada Oktober 2026.
Untuk Pulau Panggang, rencana penempatan satu unit SWRO direvisi berdasarkan usulan lurah. Lokasi fasilitas dipindahkan dari SPALD Zona 4 ke area batas wilayah sisi barat dengan memanfaatkan lahan gudang milik sekolah dasar. Pembangunan ditargetkan selesai Oktober 2026.
Sebagai langkah mengurangi waktu antrean warga, Sudin SDA Kepulauan Seribu juga menyiapkan persediaan 350 hingga 500 galon siap isi di reservoir. Warga nantinya dapat langsung menukar galon tanpa harus menunggu proses pengisian yang lama.
Kondisi ini mendapat respons positif dari PAM Jaya Kepulauan Seribu, yang mengaku akan segera melakukan verifikasi dan investigasi teknis untuk mengetahui penyebab terhentinya aliran air SWRO di sejumlah rumah warga.
“Kami akan segera melakukan verifikasi dan investigasi teknis untuk membedakan apakah masalah aliran air berhenti disebabkan oleh gangguan komplain individu atau masalah area,” ujar Plt Manager PAM JAYA Kepulauan Seribu, Januar Indropuspo.
Sebagai langkah mitigasi darurat, PAM Jaya menyiapkan dukungan pasokan air bersih sebanyak 6.000 liter per hari untuk Pulau Kelapa dan 6.000 liter per hari untuk Pulau Panggang guna mengurangi beban antrean masyarakat.
PAM Jaya juga akan mengevaluasi fasilitas SWRO yang sudah tersedia agar kapasitasnya dapat dimaksimalkan tanpa menunggu pembangunan unit baru, apabila memungkinkan secara teknis.