Kabupaten Kepulauan Seribu menjalani verifikasi lapangan evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam bagian dari proses penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) 2026 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.
Verifikasi yang digelar secara hybrid di Gedung Mitra Praja, Jakarta, Jumat (13/11/2026), dipimpin langsung Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi mandiri dan administrasi yang sebelumnya dilakukan Kementerian PPPA RI terhadap pelaksanaan PUG di Kabupaten Kepulauan Seribu.
Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA RI, Prita Ismayani Sriwidyarti mengatakan, verifikasi lapangan menjadi tahapan penting untuk mendalami, mengonfirmasi, serta memvalidasi data yang telah disampaikan pemerintah daerah.
"Di tengah keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi, verifikasi lapangan ini dilaksanakan secara daring. Kami berharap kondisi tersebut tidak mengurangi kualitas pendalaman dan validasi maupun kelancaran proses evaluasi," ujarnya.
Prita menjelaskan, proses verifikasi bertujuan memperoleh gambaran objektif dan menyeluruh mengenai kebijakan kelembagaan, pelaksanaan, serta capaian PUG di Kabupaten Kepulauan Seribu.
Menurutnya, penguatan PUG tidak cukup hanya melalui pembentukan kelembagaan, tetapi harus terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan hingga pelaporan.
Ia menegaskan, hasil verifikasi lapangan akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penilaian calon penerima Penghargaan Parahita Ekapraya 2026. Namun, pelaksanaan verifikasi belum menjadi jaminan bagi daerah untuk memperoleh penghargaan tersebut.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan menegaskan, Pengarusutamaan Gender bukan sekadar pemenuhan indikator administrasi, melainkan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
"Bagi kami, PUG bukan hanya sekadar pemenuhan indikator administrasi, tetapi juga fondasi utama tata kelola pemerintahan yang adil bagi seluruh warga Kabupaten Kepulauan Seribu, dengan beberapa langkah nyata," tuturnya.
Fadjar menyampaikan, Kabupaten Kepulauan Seribu berkomitmen mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan pengalokasian anggaran pembangunan.
Berbagai inovasi juga terus dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan PUG di tengah masyarakat, mencakup sektor perhubungan dan transportasi, kesehatan, pendidikan, hingga hukum.
"Kita siapkan fasilitas yang diperlukan untuk memberikan kenyamanan dalam PUG, termasuk suasana yang aman dan nyaman bagi disabilitas, lansia dan perempuan," tegasnya.
Melalui verifikasi ini, Kabupaten Kepulauan Seribu diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen dan implementasi Pengarusutamaan Gender, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.