Inspektorat Pembantu Wilayah Kabupaten (Itbankab) Kepulauan Seribu menggelar Workshop dengan Tema "Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Berintegritas, Tata Kelola Organisasi Berkualitas", yang diselenggarakan di Ruang Penyu, Lantai 6 Gedung Mitra Praja, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan yang dibuka Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma turut dihadiri Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan, Irbankab Kepulauan Seribu, Romadona Dwi Suhardhana serta sekitar tujuh puluh ASN yang merupakan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pengadaan di lingkungan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan mengatakan, PBJ merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, pengelolaan setiap rupiah APBD harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada value for money.

“Keterbatasan anggaran menuntut kita cermat dalam pengelolaan keuangan dan menjauhi segala bentuk penyimpangan agar hasil pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Fadjar.

Menurutnya, kondisi geografis Kepulauan Seribu memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan, terutama tingginya biaya logistik, keterbatasan sumber daya, serta ketepatan waktu pekerjaan fisik. Karena itu, kualitas material dan pengerjaan harus menjadi perhatian agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Di Kepulauan Seribu, kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik, dan fasilitas umum menghadapi tantangan distribusi serta biaya logistik yang lebih tinggi. Karena itu, kualitas pekerjaan harus benar-benar dijaga,” katanya.

Fadjar juga menekankan pentingnya penataan pulau secara terpadu dan tidak terfragmentasi oleh ego sektoral. Menurutnya, keberhasilan pembangunan di satu kawasan diharapkan dapat menjadi percontohan bagi pulau lainnya.

“Saya menginstruksikan seluruh jajaran UKPD memperkuat komitmen integritas, meningkatkan kompetensi teknis, serta proaktif melakukan mitigasi risiko dengan mengedepankan pengawasan internal,” tegasnya.

Sementara itu, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma menjelaskan, lokakarya tersebut merupakan bagian dari roadshow putaran kedua pembinaan dan pengawasan PBJ di seluruh wilayah kota dan kabupaten administrasi DKI Jakarta.

Ia menilai, Kepulauan Seribu memiliki karakteristik dan kerentanan tersendiri, seperti ketergantungan terhadap transportasi laut untuk mobilisasi material serta keterbatasan suplai air tawar. Kondisi tersebut membutuhkan pengendalian dan pengawasan yang lebih kuat.

“Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dilakukan, salah satunya melalui pembekalan proses pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.

Dhany berharap PBJ yang dilaksanakan secara berintegritas dapat menghasilkan barang dan jasa berkualitas dengan harga wajar, ekonomis, dan efisien. Efisiensi tersebut juga diharapkan membuka ruang realokasi anggaran untuk mendukung program strategis daerah.

“Yang ingin dibangun adalah kesadaran diri dan kolektif seluruh ASN serta pemangku kepentingan untuk konsisten menjaga integritas dan menghadirkan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat Kepulauan Seribu,” tandasnya.